Pertanyaan dari Nisa Dwi Rahmayanti, Mahasiswa, di Samarinda

Question

Bagaimana kita memastikan bahwa perbankan syariah sudah mengimplementasikan akad-akad syariah secara tepat? Karena banyak masyarakat yang menganggap akad yang ada di bank konvensional maupun bank syariah itu tidak terdapat perbedaan

Answer

Dalam beberapa hal, bank syariah dan konvensional memiliki persamaan. Terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan dan syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar di antara bank syariah dan konvensional yang perlu kita ketahui, seperti aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, orientasi bisnis dan corporate culture.

Perbedaan tersebut sebagaimana terperinci pada point-point berikut:

1. Sisi landasan regulasi
   Bank syariah selain berpegangan kepada regulasi berupa Undang-Undang, peraturan bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya turut berpedoman kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal ini dikarenakan bank syariah menjalankan prinsip syariah. Sehingga ini yang menyebabkan bank konvensional tidak berpedoman kepada fatwa DSN-MUI.
2. Sisi akad
   Bank syariah menjalankan operasional dengan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa menyewa dan akad-akad jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional menjalankan operasional dengan sistem pinjam-meminjam uang dengan sistem bunga.
3. Sisi investasi
   Bank syariah hanya boleh menyalurkan investasi kepada sektor atau usaha yang diperbolehkan menurut syariah (usaha yang halal dan thayyib). Sedangkan bank konvensional memiliki kebebasan investasi tanpa memperhatikan prinsip syariah. Contohnya bank syariah tidak bisa membiayai perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, diskotik atau sejenisnya yang dilarang oleh syariat Islam.
4. Orientasi bisnis
   Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat selain memiliki tujuan mendapatkan keuntungan (profit oriented) juga memiliki tujuan untuk meraih kebahagian akhirat (falah oriented). Sedangkan bank konvensional hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
5. Struktur
   Bank syariah karena menjalankan prinsip syariah maka wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan seluruh aktivitas dan produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS.
6. Hubungan
   Hubungan antara bank dan nasabah pada bank syariah tergantung dari akad yang digunakan. Misalnya, sebagai mitra dalam akad bagi hasil pendanaan (funding) dimana nasabah berperan sebagai sohibul maal (pemilik dana) dan bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana). Penjual dan pembeli, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli seperti dalam produk KPR syariah. Penyewa dan pemberi sewa seperti dalam produk multijasa (ijarah). Sedangkan dalam bank konvensional hubungan nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur saja.

Pertanyaan dari Liiza Diana Manzil, Strategi Literasi dan TIK, di Pasuruan

Question

Bagaimana cara mengedukasi dan meningkatkan inklusi masyarakat muslim untuk hijrah ke perbankan syariah?

Answer

ALAMI menyadari rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia, sehingga hal ini menghambat akses terhadap keuangan syariah. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah mengajak masyarakat untuk berhijrah dengan menunjukkan manfaat dan keunggulan-keunggulan dari perbankan syariah. Apabila ingin menginisiasi proses belajar-mengajar, maka pastikan kita dapat belajar dari sumber yang terpercaya dengan kapabilitas yang baik khususnya terkait dengan keuangan syariah. Misalnya dengan cara membentuk sebuah komunitas kajian dengan sesama kawan-kawan yang memiliki objektif yang sama, yaitu belajar keuangan syariah. Komunitas kajian tersebut dapat mengundang ahli-ahli keuangan syariah untuk memberikan edukasi mengenai keuangan syariah.

Untuk membantu masyarakat dalam berhijrah, ALAMI menghadirkan ALAMI Institute untuk meningkatkan literasi melalui berbagai program edukasi yang dapat diakses secara gratis melalui website ini. Program edukasi yang diberikan dapat berupa artikel, video maupun webinar. Seluruh program ini diberikan secara periodik dengan topik yang beragam. Selain itu, ALAMI juga hadir di berbagai media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat berhijrah ke keuangan syariah.

Pertanyaan dari S, Pegawai Swasta, di Lampung

Question

Bagaimana perhitungan zakat untuk aset (uang) yang diputar di instrumen P2P? Karena pada dasarnya asset (uang) tersebut tidak saya timbun, tapi dipergunakan untuk memberikan modal kepada beneficiary.

Answer

Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Dimiliki secara sempurna (milkut taam) oleh muzaki (orang yang wajib zakat).
2. Telah sampai kepada nisab (batas minimal yang harus dizakati).
3. Harta tersebut telah mengendap selama satu haul (1 tahun). Jika telah memenuhi nisab namun belum mengendap selama 1 tahun, maka tidak masuk kategori wajib zakat.
4. Memiliki kategori numuw (berpotensi untuk tumbuh dan bekembang).

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka orang tersebut telah wajib zakat.

Untuk perkara zakat maal, yang dalam hal ini adalah harta/uang yang dipersamakan dengan emas, maka nisab nya adalah setara 85 gram emas. Jika diasumsikan bahwa 1 gram emas = Rp 1 juta, maka nilai totalnya adalah sekitar Rp 85 juta.

Namun nilai Rp 85 juta ini harus tetap dan tidak berkurang jumlahnya dari batas minimal atau nisab. Serta terus tumbuh tanpa mengurangi batas minimal yang harus dizakati.

Dari pertanyaan tersebut, maka yang dapat menilai apakah harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak hanyalah sang penanya dengan berpatokan pada 4 parameter di atas. Jika parameter tersebut terpenuhi, maka kewajiban menunaikan zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Pertanyaan dari Ihsanul Huda, Wiraswasta, di Bogor

Question

Bagaimana status akad wakalah pada akad murabahah di bank syariah? Karena akad wakalah dilakukan untuk menjamin kemanan pihak perbankan, atas dasar apa wakalah dilakukan, sementara dalam jual belinya belum dilakukan akad murabahah?

Answer

Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh, alias tidak ada larangan.

Wakalah adalah salah satu bentuk akad pemberian kuasa. Dalam fiqh maupun KUH Perdata, pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dibolehkan dengan kejelasan apa yang dikuasakan dan penerima kuasa mampu untuk menjalankan kuasa.

Pemberian kuasa dalam perbankan syariah dilakukan dari pihak bank kepada nasabah untuk pembelian barang bank, hal tersebut justru harus dilakukan sebelum akad murabahah dilakukan. Jika akad murabahah dilakukan sebelum ada barang, justru akadnya menjadi batil. Sebab barang belum ada.

Rasulullah SAW bersabda, “Jangan menjual apa yang kamu belum miliki.”

Tambahan: Kesalahan yang sering terjadi di industri perbankan syariah justru adalah melakukan akad murabahah sebelum pembelian barang. Seharusnya perwakilan pembelian barang dilakukan terlebih dahulu, kemudian melakukan akad murabahah setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Pertanyaan dari A, Pegawai Swasta, di Jakarta

Question

Bagaimana cara menghindari riba pada KPR rumah?

Answer

Untuk menghindari riba dalam KPR, gunakan produk KPR dari lembaga keuangan syariah (LKS). Karena di LKS terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh transaksi, termasuk produk KPR syariah, sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tidak perlu ragu untuk menggunakan LKS sebagai solusi bagi pembiayaan kepemilikan rumah.

Pada prinsipnya LKS tidak memberikan pinjaman dalam produk KPR syariah. Sedangkan, kemungkinan terkena riba dapat terjadi pada akad hutang piutang. Sehingga, kita perlu memastikan bahwa KPR syariah yang dilakukan telah sesuai dengan akad syariah.

Fasilitas yang diperoleh dari lembaga keuangan untuk KPR syariah bukan merupakan skema pinjam meminjam uang, namun terdapat 4 skema syariah yang dapat dilakukan, yaitu:

Murabahah (jual beli)

Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan antara lembaga keuangan dengan calon nasabah. Dalam akad ini perlu dipastikan bahwa lembaga keuangan telah melakukan pembelian rumah terlebih dahulu kepada developer atau penjual rumah, yang kemudian akan dijual kepada calon nasabah dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Akad istishna (jual beli pesanan)

Istishna merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan. Umumnya akad ini dilakukan apabila rumah yang ingin dibeli belum tersedia dan memerlukan waktu untuk pembangunan. Calon nasabah dalam hal ini akan memiliki kesepakatan dengan lembaga keuangan terkait dengan spesifikasi rumah, waktu penyerahan, serta harga yang disepakati.

Akad ijarah muntahiyah bi tamlik

Ijarah muntahiyah bi tamlik merupakan akad sewa beli pada KPR syariah, di mana kita sebagai calon nasabah akan “menyewa” rumah yang ingin dibeli hingga periode tertentu. Di akhir periode sewa, status kepemilikan akan beralih menjadi milik calon nasabah.

Akad musyarakah mutanaqisah (MMQ)

MMQ merupakan akad kongsi, dimana lembaga keuangan dan calon nasabah akan berkongsi (patungan) untuk melakukan pembelian rumah. Rumah tersebut kemudian akan disewakan kepada calon nasabah atau pihak lain. Pendapatan hasil sewa tersebut akan digunakan untuk mengurangi porsi kepemilikan bank hingga waktu yang disepakati. Pada akhirnya porsi kepemilikan sepenuhnya akan beralih ke calon nasabah.

Pertanyaan dari H, Pengawai Swasta, di Malang

Question

Bagaimana hukum berinvestasi ke perusahaan terbuka melalui pasar saham? Apabila dibolehkan, bagaimana tata caranya agar sesuai hukum syariah?

Answer

Investasi saham diperbolehkan, selama saham yang diperjualbelikan adalah saham syariah via sharia online trading system (SOTS) agar terhindar dari praktik-praktik terlarang dalam bursa, sebagaimana diatur di fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Syariah Internasional AAOIFI.

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia, yaitu saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah (berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah) dan saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah (berdasarkan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015) yang dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap Mei dan November.

Ketentuan transaksi saham diatur dalam Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Bursa Efek.

Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa jual beli saham dengan tujuan spekulasi tidak diperkenankan. Kriteria spekulasi lebih lanjut dijelaskan seperti transaksi short selling, front running, wash sale trade, pump and dump, menciptakan permintaan/penawaran palsu, dan marking at the close.