A: Dalam beberapa hal, bank syariah dan konvensional memiliki persamaan. Terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan dan syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar di antara bank syariah dan konvensional yang perlu kita ketahui, seperti aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, orientasi bisnis dan corporate culture.

Perbedaan tersebut sebagaimana terperinci pada point-point berikut:

1. Sisi landasan regulasi

   Bank syariah selain berpegangan kepada regulasi berupa Undang-Undang, peraturan bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya turut berpedoman kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal ini dikarenakan bank syariah menjalankan prinsip syariah. Sehingga ini yang menyebabkan bank konvensional tidak berpedoman kepada fatwa DSN-MUI.

2. Sisi akad

   Bank syariah menjalankan operasional dengan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa menyewa dan akad-akad jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional menjalankan operasional dengan sistem pinjam-meminjam uang dengan sistem bunga.

3. Sisi investasi

   Bank syariah hanya boleh menyalurkan investasi kepada sektor atau usaha yang diperbolehkan menurut syariah (usaha yang halal dan thayyib). Sedangkan bank konvensional memiliki kebebasan investasi tanpa memperhatikan prinsip syariah. Contohnya bank syariah tidak bisa membiayai perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, diskotik atau sejenisnya yang dilarang oleh syariat Islam.

4. Orientasi bisnis

   Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat selain memiliki tujuan mendapatkan keuntungan (profit oriented) juga memiliki tujuan untuk meraih kebahagian akhirat (falah oriented). Sedangkan bank konvensional hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

5. Struktur

   Bank syariah karena menjalankan prinsip syariah maka wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan seluruh aktivitas dan produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS.

6. Hubungan

   Hubungan antara bank dan nasabah pada bank syariah tergantung dari akad yang digunakan. Misalnya, sebagai mitra dalam akad bagi hasil pendanaan (funding) dimana nasabah berperan sebagai sohibul maal (pemilik dana) dan bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana). Penjual dan pembeli, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli seperti dalam produk KPR syariah. Penyewa dan pemberi sewa seperti dalam produk multijasa (ijarah). Sedangkan dalam bank konvensional hubungan nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur saja.

A: ALAMI menyadari rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia, sehingga hal ini menghambat akses terhadap keuangan syariah. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah mengajak masyarakat untuk berhijrah dengan menunjukkan manfaat dan keunggulan-keunggulan dari perbankan syariah. Apabila ingin menginisiasi proses belajar-mengajar, maka pastikan kita dapat belajar dari sumber yang terpercaya dengan kapabilitas yang baik khususnya terkait dengan keuangan syariah. Misalnya dengan cara membentuk sebuah komunitas kajian dengan sesama kawan-kawan yang memiliki objektif yang sama, yaitu belajar keuangan syariah. Komunitas kajian tersebut dapat mengundang ahli-ahli keuangan syariah untuk memberikan edukasi mengenai keuangan syariah.

Untuk membantu masyarakat dalam berhijrah, ALAMI menghadirkan ALAMI Institute untuk meningkatkan literasi melalui berbagai program edukasi yang dapat diakses secara gratis melalui website ini. Program edukasi yang diberikan dapat berupa artikel, video maupun webinar. Seluruh program ini diberikan secara periodik dengan topik yang beragam. Selain itu, ALAMI juga hadir di berbagai media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat berhijrah ke keuangan syariah.

A: Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Dimiliki secara sempurna (milkut taam) oleh muzaki (orang yang wajib zakat).
2. Telah sampai kepada nisab (batas minimal yang harus dizakati).
3. Harta tersebut telah mengendap selama satu haul (1 tahun). Jika telah memenuhi nisab namun belum mengendap selama 1 tahun, maka tidak masuk kategori wajib zakat.
4. Memiliki kategori numuw (berpotensi untuk tumbuh dan bekembang).

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka orang tersebut telah wajib zakat.

Untuk perkara zakat maal, yang dalam hal ini adalah harta/uang yang dipersamakan dengan emas, maka nisab nya adalah setara 85 gram emas. Jika diasumsikan bahwa 1 gram emas = Rp 1 juta, maka nilai totalnya adalah sekitar Rp 85 juta.

Namun nilai Rp 85 juta ini harus tetap dan tidak berkurang jumlahnya dari batas minimal atau nisab. Serta terus tumbuh tanpa mengurangi batas minimal yang harus dizakati.

Dari pertanyaan tersebut, maka yang dapat menilai apakah harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak hanyalah sang penanya dengan berpatokan pada 4 parameter di atas. Jika parameter tersebut terpenuhi, maka kewajiban menunaikan zakatnya adalah sebesar 2,5%.