Cryptocurrency dalam Islam: Aset, Uang, atau Lainnya?

Cryptocurrency telah berkembang dengan pesat secara global, berikut pandangan para ulama berdasarkan hukum Islam.

By Ardanu Bagas Wicaksono

|

28 Desember 2021

cryptocurrency menurut islam

Images by Pexels

Cryptocurrency telah berkembang menjadi sektor triliunan Dolar rupiah. Dasarnya cryptocurrency adalah aset digital berdasarkan blockchain yang memiliki fitur berbeda dari mata uang fiat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum cryptocurrency, sebagian menganggapnya uang, sebagian menganggapnya hanya aset, dan sebagian melarangnya secara penuh.

Cryptocurrency dalam Islam: Aset, Uang, atau Lainnya?

Sejak dibuatnya Bitcoin pada tahun 2009, cryptocurrency telah berkembang menjadi sektor senilai $2,87 triliun yang terdiri dari ribuan cryptocurrency. Jumlah orang yang telah menggunakan cryptocurrency telah mencapai lebih dari 300 juta1 dan meningkat pesat, dengan adopsi global tumbuh 881% dari Juni 2020 hingga Juni 2021, dan 2300% sejak Q3 20192. Di Indonesia, jumlah investor cryptocurrency (7 juta) lebih dari dua kali lipat jumlah investor saham (2,7 juta)3, menunjukkan besarnya pengaruh dan pertumbuhannya.

Tren baru ini telah menarik perhatian global, termasuk dari para ulama tentang apakah cryptocurrency sesuai dengan syariah. Ada perbedaan pendapat dari para ulama, tidak hanya tentang kesesuaian syariahnya, tetapi juga statusnya sebagai mata uang. Dan di luar itu, apakah cryptocurrency dalam bentuknya saat ini sejalan dengan tujuan moral Islam? Ketika sektor ini tumbuh lebih besar dan berpengaruh, memahami masalah ini akan menjadi lebih penting.

Tulisan ini mencoba menyajikan pembahasan tentang status cryptocurrency, baik dari perspektif hukumnya maupun dari perspektif Moral Islam dilihat dari kesesuaiannya.

1. Cryptocurrency

1.1. Apa itu Cryptocurrency ?

Menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), cryptocurrency, atau Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak luar4.

Menurut FATF (Financial Action Task Force), mata uang virtual, termasuk cryptocurrency, adalah representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai alat tukar, unit akun, dan/atau penyimpan nilai, tetapi tidak memiliki status alat pembayaran sah5. Mata uang ini tidak dikeluarkan atau dijamin oleh yurisdiksi mana pun, tetapi memenuhi fungsi di atas dengan kesepakatan dalam komunitas pengguna mata uang virtual.

Selanjutnya dalam definisi FATF, Cryptocurrency sendiri dikategorikan sebagai mata uang virtual terdesentralisasi berbasis matematika yang bisa dikonversi5. Desentralisasi berarti mata uang virtual peer-to-peer yang terdistribusi, open-source, dan berbasis matematika yang tidak memiliki otoritas administrasi pusat, pemantauan, atau pengawasan. Sedangkan bisa dikonversi artinya memiliki nilai mata uang riil yang setara dan dapat ditukar dengan mata uang riil.

Salah satu contoh cryptocurrency adalah Bitcoin, yang merupakan cryptocurrency pertama yang diluncurkan pada tahun 2009. Pada November 2021, nilainya mencapai lebih dari US$67 ribu per bitcoin, yang merupakan peningkatan besar dari penilaiannya yang sekitar US$1 ribu pada awal tahun 2017, ini menunjukkan fluktuasi cryptocurrency yang signifikan. Saat ini, Bitcoin (US$1,25 triliun) merupakan dari 40% dari total pasar cryptocurrency (US$2,87 triliun) menurut coinmarketcap. Cryptocurrency lainnya termasuk Ethereum, yang memiliki sekitar 20% pangsa pasar, Solana, Binance Coin, dan Tether.

Pendukung cryptocurrency berpendapat bahwa ini akan menciptakan mata uang yang terdesentralisasi dan sistem pembayaran yang hanya ternilai oleh permintaan dan penawaran pasar, menghilangkan intermediasi bank dan pengaruh negara6. Ini juga akan menurunkan biaya dan menciptakan ekonomi digital yang lebih cepat, dengan menghilangkan intermediasi dari bank. Anonimitas dan privasi transaksi cryptocurrency juga lebih unggul dibandingkan dengan metode pembayaran yang lebih tradisional seperti kartu debit. Meskipun anonim, sistem ini juga akan lebih transparan, karena semua transaksi dicatat di jaringan melalui proses penambangan.

Namun, juga terdapat ada risiko, terutama dalam volatilitas dan keamanan, karena nilai crytocurrency sangat fluktuatif dibandingkan dengan mata uang fiat, dan ada beberapa penipuan dan peretasan yang melibatkan cryptocurrency. Misalnya, pada 9 November 2021 Bitcoin telah terapresiasi 442% YoY dibandingkan dengan rupiah, sementara dolar terdepresiasi kurang dari 1% terhadap rupiah selama jangka waktu yang sama. Ada juga masalah integritas keuangan seperti AML/CFT (Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism), karena cryptocurrency memungkinkan anonimitas lebih dan memiliki jangkauan global. Karena aset kripto tumbuh dengan cepat, ia juga akan memiliki risiko stabilitas keuangan yang meningkat melalui peningkatan eksposur perbankan, kapitalisasi pasar, penggunaan dalam pembayaran dan penyelesaian, dan pengaruh hilangnya kepercayaan7.

1.2. Fitur dan Penggunaan Cryptocurrency

Cryptocurrency menggunakan prinsip-prinsip kriptografi untuk menciptakan ekonomi informasi yang terdistribusi, terdesentralisasi, dan aman5. Setiap transaksi harus divalidasi baik secara publik maupun pribadi. Keamanan buku besar cryptocurrency dijamin oleh miners (untuk bitcoin), yang melindungi jaringan dengan memvalidasi transaksi dengan pembayaran sejumlah cryptocurrency baru dan biaya transaksi. Sejumlah besar cryptocurrency berjalan pada teknologi yang disebut blockchain, sejenis teknologi buku besar terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT)8. DLT adalah metode untuk merekam dan berbagi data di beberapa buku besar dengan catatan data yang sama, dipelihara dan dikendalikan oleh jaringan server komputer yang terdistribusi. Blockchain sendiri menggunakan kriptografi dan algoritma untuk membuat buku besar terdistribusi dimana data baru hanya dapat ditambahkan dan data sebelumnya tidak dapat dihapus, menciptakan ekonomi terdesentralisasi yang transparan.

Dalam penggunaannya, belum banyak perusahaan yang menerima cryptocurrency secara langsung. Namun jumlahnya semakin meningkat, dan saat ini sudah mencakup perusahaan besar seperti Microsoft, Overstock, dan Paypal. Namun, pemilik cryptocurrency dapat menggunakan kartu debit atau kredit kripto dari pihak ketiga untuk membayar menggunakan cryptocurrency di toko manapun yang menerima kartu debit/kredit. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan ATM. Dukungan penggunaan terus berkembang, seperti dalam inovasi seperti Lightning Network, yang membantu memfasilitasi dan mempercepat pembayaran mikro berbasis kripto.

Teknologi Cryptocurrency dan blockchain juga telah diterapkan untuk menyediakan layanan keuangan, yang disebut Decentralized Finance (DeFi). DeFi menggunakan kontrak pintar (smart contract), kode blockchain yang bekerja secara otomatis, untuk menggantikan peran lembaga keuangan tradisional9. Saat ini, DeFi telah mereplikasi banyak layanan keuangan yang ada termasuk pinjaman, pembayaran, dan asuransi. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal, sektor ini telah tumbuh secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Pengaturan cryptocurrency antara negara-negara sangat berbeda, mulai dari mengadopsinya sebagai alat pembayaran yang sah hingga larangan mutlak. El Salvador adalah satu-satunya yurisdiksi yang mengadopsi cryptocurrency, khususnya Bitcoin, sebagai alat pembayaran yang sah, dan beberapa negara menganjurkan cryptocurrency10. Di sisi lain, negara-negara seperti Turki, Bangladesh, Iran, dan Bolivia melarang cryptocurrency2. Di Indonesia, Bank Indonesia belum memberikan izin penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar. Namun Pemerintah Indonesia mengizinkan jual beli cryptocurrency sebagai komoditas di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

1.3. Perbandingan Antara Cryptocurrency dan Uang Fiat

Aspek Cryptocurrency Uang
Bentuk Digital Digital dan Fisik
Sistem Desentralisasi Sentralisasi
Penerbitan Siapapun Bisa Ikut Hanya oleh Pemerintah
Penggunaan dan Penerimaan Terbatas Tidak Terbatas
Nilai Intrinsik Tidak Ada Tidak Ada
Sumber Nilai Kepercayaan Komunitas Perintah Pemerintah

Cryptocurrency sepenuhnya berbentuk digital, dalam bentuk potongan kode, sedangkan uang kertas dapat berupa digital, seperti uang elektronik, atau fisik, seperti koin dan uang kertas. Cryptocurrency bukan bagian dari sistem terpusat seperti uang kertas, yang terpusat dan diatur oleh bank sentral. Uang fiat hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan cryptocurrency dapat ditambang oleh individu mana pun. Uang fiat, secara keseluruhan, memiliki lebih banyak penggunaan dan penerimaan dibandingkan dengan cryptocurrency, yang hanya merupakan alat pembayaran yang sah di El Salvador dan dilarang di beberapa negara. Namun, mereka memiliki kesamaan dalam kenyataan bahwa keduanya tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai uang kertas berasal dari perintah pemerintah, sedangkan nilai cryptocurrency berasal dari komunitasnya.

2.Kekayaan dan Uang dalam Islam

Sebelum membahas hukum dan pendapat para ulama tentang cryptocurrency, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kekayaan yang dapat diperjualbelikan dalam hukum syariah. Lalu, apa yang bisa disebut sebagai uang dalam syariah, sebagai dasar apakah cryptocurrency dapat disebut sebagai uang.

2.1. Kekayaan/Maal dalam Islam

Harta, atau maal dalam bahasa Arab secara literal berarti sesuatu yang dapat dimiliki11. Artinya, segala sesuatu yang tidak dimiliki dan/atau tidak ada, seperti ikan di laut atau kuda yang kabur, tidak dapat dikategorikan sebagai maal. Makna penting dari status maal adalah bahwa hanya yang termasuk maal yang dapat menjadi nilai yang dipertukarkan dalam suatu transaksi11. Oleh karena itu, status maal sangat penting agar sesuatu dapat diakui sebagai uang.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan maal, terutama tentang apakah barang-barang yang tidak berwujud, seperti hak guna, dapat disebut sebagai Maal. Ulama Hanafi cenderung membatasi maal pada entitas fisik, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini11. Namun, sebagian besar ulama memasukkan barang-barang tidak berwujud yang memiliki nilai dan kompensasi jika rusak, dan karena barang-barang tidak berwujud memiliki nilai dalam kebiasaan bisnis modern, pendapat ini lebih diterima secara luas6.

Persyaratan penting dari maal adalah bahwa ia harus memiliki nilai hukum (mutaqawwim), artinya diperbolehkan dalam syariah12. Tidak boleh menjual barang yang haram digunakan oleh seorang muslim, seperti minuman keras dan daging babi.

2.2. Uang dalam Islam

Uang bukanlah istilah yang berasal dari syariah, oleh karena itu pengertian dan apa yang dapat disebut uang didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada sebutan pasti tentang apa yang dikategorikan sebagai uang dalam Islam. Imam Malik menyatakan bahwa jika bahkan kulit diterima oleh masyarakat sebagai uang, itu akan dikategorikan sebagai uang seperti halnya emas dan perak13. Muhammad Abu Bakar, menambahkan dari Muhammad Taqi Usmani, mendefinisikan atribut berikut untuk uang6:

  1. Alat tukar
  2. Diterima secara luas sebagai alat pembayaran
  3. Ukuran nilai
  4. Satuan hitung

Ini berarti bahwa uang harus menjadi acuan nilai yang umum dan alat pembayaran yang diterima. Untuk menjadi standar nilai, sesuatu harus memiliki nilai yang cukup stabil untuk menciptakan stabilitas harga, karena ketidakstabilan sesuatu tidak dapat membawa stabilitas bagi yang lain11. Selanjutnya, sesuatu tidak dapat diterima sebagai uang jika hanya diterima di daerah atau komunitas tertentu, seperti kupon bonus yang harus diperjualbelikan di toko tertentu13.

Dalam Syariah, ada perbedaan antara uang dan komoditas. Uang diperhitungkan hanya dalam konteks tujuannya, yaitu alat tukar dan ukuran nilai, dan bukan untuk nilai intrinsiknya. Sedangkan komoditas harus memiliki kegunaan dan tujuan intrinsik6. Ketika mata uang memiliki manfaat lain, manfaat ini tidak dipertimbangkan saat menukarnya dengan mata uang lain. Jika uang diperlakukan sebagai komoditas, maka sistem keuangan akan terganggu.

3. Pendapat Ulama tentang cryptocurrency

Sebagian besar pendapat para ulama berfokus pada Bitcoin, tetapi karena Cryptocurrency secara umum memiliki prinsip yang sama, kita dapat menerapkannya pada konteks yang lebih besar6. Secara umum, pendapat para ulama tentang cryptocurrency dapat dibagi menjadi 3 pendapat utama, yaitu:

  1. Cryptocurrency adalah haram
  2. Cryptocurrency halal sebagai kekayaan yang dapat ditransaksikan, tetapi tidak dikategorikan sebagai uang
  3. Cryptocurrency halal sebagai kekayaan yang dapat ditransaksikan, dan dikategorikan sebagai uang

3.1. Cryptocurrency Adalah Haram

Pandangan ini didukung oleh sejumlah ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency bukan maal, tidak memiliki fungsi atau utilitas intrinsik, dan nilainya hanya berfluktuasi karena spekulasi11, maka karena itu ia tidak sesuai dengan syariah. Pandangan ini menyatakan bahwa cryptocurrency tidak memiliki keberadaan yang nyata, misalnya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan cryptocurrency sebagai mata uang haram, karena gharar, atau tidak pasti, dan tidak dapat dikategorikan sebagai komoditas, yang harus memiliki underlying asset dan nilai yang jelas14.

Beberapa ulama yang mengakui cryptocurrency sebagai aset digital melarang perdagangannya karena sifatnya yang sangat fluktuatif, membuat transaksi gharar dan spekulatif, sehingga dilarang13. Volatilitas ini lebih dianggap daripada volatilitas mata uang dan komoditas lainnya karena cryptocurrency tidak memiliki underlying asset. Alasan lain mencakup bukan alat pembayaran yang sah, tidak adanya penerbit pusat, dan berpotensi dapat digunakan untuk tujuan ilegal6.

3.2. Cryptocurrency Halal Sebagai Kekayaan yang Dapat Ditransaksikan, Tetapi Tidak Dikategorikan Sebagai Uang

Menurut pandangan ini, cryptocurrency dikategorikan sebagai aset digital yang sesuai dengan syariah, dengan nilai ekonomi dan dapat disimpan dan diambil11. Karena cryptocurrency hanya berupa angka pada buku besar publik, tidak ada alasan untuk membuatnya haram. Mereka berpendapat bahwa cryptocurrency adalah representasi digital dari nilai yang dapat dipertukarkan. Dan meskipun cryptocurrency tidak memiliki underlying asset, cryptocurrency itu sendiri adalah aset yang berharga11.

Pandangan ini tidak menganggap cryptocurrency sebagai uang, berdasarkan pada tidak adanya persetujuan sosial dan fluktuasinya yang tinggi15,11. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan cryptocurrency masih terbatas, baik dari sisi alat pembayaran sah maupun penerimaan pasar. Selain itu, volatilitas cryptocurrency yang tinggi membuatnya tidak dapat digunakan sebagai ukuran nilai yang stabil. Selain itu, risiko serangan siber dan pencurian yang menyerang cryptocurrency juga membuat mereka sulit digunakan sebagai uang.

3.3. Cryptocurrency Halal Sebagai Kekayaan yang Dapat Ditransaksikan, dan Dikategorikan Sebagai Uang

Pandangan ini berpendapat bahwa cryptocurrency tidak memiliki utilitas atau tujuan selain moneter15. Nilainya didorong dari fiturnya sebagai alat tukar dan spekulasi, dan bukan dari utilitasnya, sehingga ia dikategorikan sebagai mata uang. Meski masyarakat menggunakannya sebagai investasi, cryptocurrency tetap dikategorikan sebagai mata uang karena dibuat sebagai sistem pembayaran peer to peer. Terkait kurangnya persetujuan sosial, sulit untuk mengukur penggunaan dan penerimaan dalam sistem yang terdesentralisasi. Sementara kekhawatiran spekulasi dan penggunaan ilegal cryptocurrency dianggap tidak relevan karena merupakan faktor eksternal yang tidak menentukan legalitas uang, namun memerlukan regulasi dan kontrol. Mufti Faraz Adam, misalnya, mengatur bitcoin sebagai mata uang selama orang menggunakan dan menukarnya15.

Perlu dicatat bahwa pentingnya apakah cryptocurrency adalah mata uang atau tidak, adalah pada perdagangan mata uang dan aturan zakat16. Mata uang harus diperdagangkan dengan transaksi spot dengan mata uang yang sama atau berbeda, dan tidak boleh ada penambahan saat diperdagangkan dengan mata uang yang sama. Sementara zakat secara permanen wajib pada mata uang, tetapi pada aset, zakat hanya diwajibkan jika niatnya adalah untuk dijual kembali.

4. Cryptocurrency dalam Kerangka Ekonomi Moral Islam

Untuk sesuatu yang disebut halal, ia harus mengikuti huruf hukum syariah, ini dalam pendekatan aspek hukum. Lebih jauh dari itu, hal ini juga harus memperhitungkan nilai-nilai moral Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan di dunia dan akhirat17. Asutay (2014) mendefinisikan tema-tema utama Keuangan Syariah sebagai berikut18:

  1. Berbasis ajaran agama, dan ajaran ini diturunkan dari sumber ontologis Islam
  2. Berdasarkan prinsip, berlandaskan pada etika, nilai, dan norma, dari ontologi Islam
  3. Pembiayaan yang terinternalisasi dalam ekonomi riil melalui transaksi yang didukung aset
  4. Pembiayaan berorientasi masyarakat

Di antara tema-tema ini, aspek ketiga adalah yang paling relevan mengenai cryptocurrency. Pembiayaan yang terinternalisasi artinya pembiayaan harus diarahkan pada ekonomi riil dan aset riil, dengan orientasi menambahkan nilai18. Ini akan menciptakan stabilitas karena layanan keuangan akan terhubung langsung dengan ekonomi riil. Contohnya termasuk usaha bisnis riil, pembiayaan UMKM, pembiayaan mikro, penjualan kredit yang aset, dan pembiayaan lainnya yang berhubungan langsung dengan sektor riil.

Tema ini secara langsung bertentangan dengan investasi pada cryptocurrency, yang tidak berhubungan dengan ekonomi riil dan tidak menambah manfaat kepadanya. Jumlah besar transaksi di pasar cryptocurrency tidak akan mendukung ekonomi riil, atau mengarah pada pertumbuhan ekonomi11. Sebaliknya, seiring pertumbuhan pasar kripto yang sangat fluktuatif, hal itu dapat menciptakan ketidakstabilan yang merusak sektor riil karena risiko stabilitas keuangan cryptocurrency akan berdampak global dan sebagian besar yurisdiksi belum memiliki kerangka kerja yang memadai7. Maka, dapat dipertanyakan apakah bertransaksi dalam cryptocurrency belum selaras dengan tujuan moral dan etika Islam. Terutama nilai-nilai terkait keterkaitan keuangan syariah dengan sektor riil.

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat tentang kepatuhan syariah terhadap cryptocurrency, serta statusnya sebagai kekayaan atau mata uang. Ulama yang tidak membolehkannya mendasarkan pada tidak adanya nilai intrinsik atau tingkat fluktuasi yang besar yang menyebabkan gharar. Ulama yang mengkategorikan sebagai maal mengakui nilai cryptocurrency sebagai aset, tetapi tidak berpikir ia dapat diperlakukan sebagai uang karena fluktuasi dan kurangnya persetujuan sosial. Sementara para ulama yang menerima cryptocurrency sebagai uang berpendapat bahwa ia dibuat hanya untuk tujuan moneter dan tidak memiliki utilitas lain. Di luar aspek hukum, karena saat ini cryptocurrency belum banyak mendukung ekonomi sektor riil, ia belum selaras dengan tujuan moral dan etika Islam dari perspektif ini.

Sejauh ini, sektor cryptocurrency dan teknologi blockchain tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi terus berkembang untuk menciptakan banyak fitur dan layanan baru. Jika ia mendapat penggunaan global dan memiliki nilai yang lebih stabil, atau sebaliknya, menjadi gelembung spekulatif yang meledak, ada kemungkinan para ulama mengubah pendapat mereka menuju konsensus yang lebih besar ke arah salah satu pendapat. Lebih jauh lagi, jika sektor kripto dan blockchain dapat menemukan cara inovatif untuk menciptakan manfaat di sektor riil, seperti Blossom Finance yang menggunakan blockchain ethereum untuk membuat sukuk pintar untuk berinvestasi di bisnis kecil lokal19, itu membuat keselarasannya dengan nilai moral Islam jauh lebih baik.

Referensi

[1] TripleA. Global cryptocurrency ownership data 2021, Oct 2021.

[2] Ehret, Todd and Hammond, Susannah. Compendium - cryptocurrency regulations by country, June 2021.

[3] Desy Setyowati. Jumlah investor bitcoin cs di indonesia tembus 7 juta, lampaui saham, Sep 2021.

[4] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, Jakarta, Indonesia. Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, 2019 [Online].

[5] Financial Action Task Force. Virtual currencies - key definitions and potential aml/cft risks, June 2014.

[6] Muhammad Abu-Bakar. Shariah analysis of bitcoin, cryptocurrency, and blockchain. Retrieved, 4(29), 2019.

[7] International Monetary Fund. Global financial stability report: Covid-19, crypto, and climate: Navigating challenging transitions, October 2021.

[8] Robby Houben and Alexander Snyers. Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion. 2018.

[9] Ernst and Young. The defi wave is approaching, 2021.

[10] Sergio Gonjor. The role of cryptoassets as legal tender: The example of el salvador. Analytical Articles: Economic Bulletin, 2021.

[11] Mufti Faraz Adam. Bitcoin: shariah compliant. Amanah Finance Consultancy, 2017:1–54, 2017.

[12] Shalih al Fawzan. A Summary of Islamic Jurisprudence. Al-Maiman Publishing House, 2005.

[13] Ammi Nur Baits. Halal Haram Bisnis Online. Muamalah Publishing, 2020.

[14] Majelis Ulama Indonesia. Keputusan fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency, 2021.

[15] Faraz Adam. Shariah interpretations of bitcoin - darul fiqh, 2021.

[16] Shari’ah Standards. Standard, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, Manama, Bahrain, November 2017.

[17] Umer Chapra. What is Islamic economics? Number 9. Islamic Research and Training Institute, 1996.

[18] Mehmet Asutay. Islamic moral economy as the foundation of islamic finance. In Islamic Finance in Europe. Edward Elgar Publishing, 2013.

[19] World Bank Group. Leveraging islamic fintech to improve financial inclusion, October 2021.

Ardanu Bagas Wicaksono

Ardanu Bagas Wicaksono

Ardanu adalah Peneliti di ALAMI Institute. Mempunyai latar belakang pendidikan Masters of Islamic Finance and Management dari Durham University, Inggris, ia memiliki pengalaman kerja dengan beberapa konsultan ekonomi syariah, start-up dan lembaga sosial. Ardanu memiliki minat khusus untuk mendalami fiqh muamalah, Islamic social finance, fintech, dan inovasi produk.

Ardanu Bagas Wicaksono bisa dihubungi melalui alami.institute@alamisharia.co.id

Konten Terkait