Jobs | ALAMI Peer-to-Peer Lending Syariah

TKB

TKB Total adalah nilai keberhasilan penyelesaian kewajiban pembiayaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari sejak jatuh tempo dibandingkan dengan total nilai penyaluran pembiayaan yang berhasil disalurkan.

Jadi Pendana
Info Pendanaan Promosi
Jadi Penerima Pembiayaan
Info Pembiayaan Invoice Financing Purchase Order Financing Community-Based Financing
Tentang Kami
Tentang ALAMI Karir Press Laporan Keuangan Laporan Penanganan Pengaduan Impact Report ARQAM ALAMI Institute
Blog
Bantuan
Hubungi Kami
Bahasa
Bahasa Indonesia

English

Masuk Daftar

TKB Total 99,56%
id
en

Jadi Pendana
Info Pendanaan Promosi
Jadi Penerima Pembiayaan
Info Pembiayaan Invoice Financing Purchase Order Financing Community-Based Financing
Tentang Kami
Tentang ALAMI Karir Press Laporan Keuangan Laporan Penanganan Pengaduan Impact Report
Blog
Bantuan

Masuk

TKB Total 99,56%

Karir Kategori

Daftar Pekerjaan

Ditemukan: 0

PT Alami Fintek Sharia

Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan.

-6.217462036738611, 106.830337

Lihat Peta

(+62 21) 311-161-91

Senin - Minggu | 08:00 - 17:00 (WIB)

Pelajari

Tentang ALAMI
Karir
Press
Laporan Keuangan
Laporan Penanganan Pengaduan
Impact Report

Pelayanan

Jadi Pendana
Jadi Penerima Pembiayaan
Invoice Financing
Purchase Order Financing
Community-Based Financing

Butuh Bantuan?

Bantuan
Layanan Pengaduan
Syarat & Ketentuan
Kebijakan Privasi
Kebijakan Cookie

Daftar Masuk

Terdaftar

Bagian dari

ALAMI Fintek Sharia telah Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Disclaimer. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan kesepakatan perdata antara Pendana dengan Penerima Pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
Risiko Pembiayaan atau gagal bayar sepenuhnya tanggungjawab oleh Pendana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pendana dan/atau Penerima Pembiayaan) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
Pendana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap layanan Pembiayaan ini, disarankan agar tidak menggunakan layanan Pembiayaan ini.
Penerima Pembiayaan wajib mempertimbangkan tingkat bagi hasil / marjin / ujrah serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pembiayaan.
Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui oleh masyarakat luas di media sosial.
Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pendana atau Penerima Pembiayaan.
Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pendana maupun Penerima Pembiayaan (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pendana dan/atau Penerima Pembiayaan.
Setiap transaksi dan kegiatan pembiayaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pembiayaan antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pendana dan/atau Penerima Pembiayaan wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.